UNSUR TERAPKAN KAMPUS MERDEKA, UJIAN SKRIPSI PAKAI PROTOKOL COVID-19

UNSUR TERAPKAN KAMPUS MERDEKA, UJIAN SKRIPSI PAKAI PROTOKOL COVID-19

UNSUR.ac.id-Sesuai Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 sebagai landasan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Suryakancana (UNSUR) menerapkan lima Permendikbud tersebut.

Sebagai salah satu bentuknya yaitu lewat pelaksanaan ujian skripsi dengan menerapkan physical distancing mengenakan pakaian dan alat berstandar protokol Covid-19. Pelaksanaanya mulai dilakukan pada sidang Skripsi pada Fakultas Sains Terapan (FASTER) UNSUR yang digelar akhir pekan lalu.

"Ini sebagai bentuk pelaksanaan dari Permendikbud soal penerapan merdeka belajar, kita tetap menggelar ujian skripsi dengan tetap melaksanakan protokol Covid-19 untuk semua mahasiswa tingkat akhir yang mengikuti ujian skripsi," kata Rektor UNSUR Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, SH., MH., S.pN usai menghadiri Pembukaan Sidang Komprehensif FASTER UNSUR.

Rektor mengatakan, sebagai landasan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, selanjutnya juga merujuk pada Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Sementara itu, dari FASTER hadir Wakil Dekan I Fakultas Sains Terapan Dr. Ir. H. Endah Lisarini, SE., MM dan Ketua LPPM FASTER Dr. Ir. H. M. Yahya Ahmad, MM., MA.Ed beserta para dosen penguji. Hadir sebanyak 58 orang mahasiswa yang ikut Sidang Komprehensif FASTER UNSUR, dari Prodi Agrotek dan Agrobisnis.

Rektor menambahkan, adapun soal penerapan kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang.

Adapun lima Kampus Merdeka mengusung empat kebijakan di lingkup perguruan tinggi, diantaranya, sistem akreditasi perguruan tinggi dalam program Kampus Merdeka, program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. 

Hak belajar tiga semester di luar prodi Kampus Merdeka yang kedua memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

Pembukaan prodi baru Program Kampus Merdeka memberikan otonomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. 

Kemudahan menjadi PTN-BH Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.(*/tim)