PENGUKUHAN GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNSUR PROF. DR. HJ. HENNY NURAENY, SH, MH

PENGUKUHAN GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNSUR PROF. DR. HJ. HENNY NURAENY, SH, MH

PASIR GEDE-Senat Universitas Suryakancana (UNSUR) Cianjur menggelar Sidang Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, SH, MH di Aula Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Sabtu (30/11). 
Sidang Senat dipimpin Ketua Senat yang juga Rektor UNSUR Prof. DR. H. Dwidja Priyatno, SH, MH, Sp.N, Wakil Rektor I Dr Hj Iis Ristiani, S.Pd, M.Pd, Wakil Rektor II Hj Mia Amalia, SH, MH, Wakil Rektor III Dr. Anita Kamila, SH, MH, Ketua LPPM Dr. dr. Hj Trini Handayani, SH, MH serta para Dekan dan Wakil Dekan dari lima fakultas di lingkungan UNSUR.
Hadir sedikitnya 10 Guru Besar, Rektor, Dekan dan Dosen dari berbagai Perguruan Tinggi di Jawa Barat dan Indonesia untuk menghadiri Pengukuhan Guru Besar tersebut diantaranya, Prof. DR. Edi Setiadi. SH, MH, Prof. DR. Nandang Sambas, SH, MH, Prof. Dey Ravena, SH, MH, Prof. DR. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH dan lainnya.
Hadir pula Direktur Pembelajaran DIKTI Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP, pejabat dari LLDIKTI Wilayah IV Jabar Banten, salah satu pendiri UNSUR H. Udin Koswara. SH. MM, Ketua Yayasan Pendidikan Suryakancana, Dr. H Saeful Millah, M.Sc, Anggota DPR RI Periode 2014 2019 H. Joko Purwanto, pengurus Forum Dekan APPTHI, APSIHI, APHI, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Drs H Ade Barkah Surahman M.Si, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dan sejumlah pejabat Muspida Kabupaten Cianjur.
Sebelum Pidato Pengukuhan dibacakan terlebih dahulu SK Pengangkatan Guru Besar oleh Wakil Rektor I Unsur Dr Hj Iis Ristiani, S.Pd, M.Pd. Acara dilanjutkan dengan orasi ilmiah Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, SH, MH yang mengambil judul 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)'.
Dalam isi orasinya Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, SH, MH mengatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan rule of law sangat menjunjung tinggi HAM, yang diwujudkan dengan mengaturnya dalam berbagai peraturan, diantaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar (groundnorm). Pada bagian Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum. Makna Pembukaan UUD 1945 menegaskan tentang pentingnya menciptakan suatu kesejahteraan umum dalam negara (welfare state). Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, mutlak dibutuhkan sarana ketertiban sosial, yang merujuk pada upaya menciptakan aman, tertib, damai, dan adil yang salah satunya melalui sarana hukum (terutama penegakan hukum).
Hukum yang berfungsi imperatif sebagai sarana kontrol sosial diwujudkan dalam sanksi-sanksinya, yang berkolerasi antara penerapan hukum sebagai kebijakan hukum, khususnya hukum pidana yang dilakukan melalui kebijakan kriminal (criminal policy) dan kebijakan sosial (social policy).
"Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang berisi ide, asas, pandangan, dan cita-cita yang diaplikasikan di dalam masyarakat. Hukum berisi gagasan, keinginan, petunjuk, pedoman bersama, dan menjadi alat dalam menata kehidupan bernegara/bermasyarakat, yang mampu menjamin terwujudnya keadilan yang dituangkan dalam hukum positif. Atas dasar itu hukum bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan, yang akan harus membawa kepada Ide yang dicita-citakan," kata Prof Henny.
Berbagai masalah dalam kehidupan memerlukan sarana untuk mengaturnya, dan salah satunya memerlukan hukum yang diwujudkan dalam aturan perundang-undangan. Dewasa ini berbagai masalah hukum muncul di Indonesia, salah satunya adalah maraknya tindak pidana perdagangan orang, dimana Indonesia masuk dalam katagori menjadi daerah sumber perdagangan orang, baik sebagai penerima ataupun sebagai pemasok.
Sedikitnya diidentifikasi 10 Propinsi di Indonesia sebagai pemasok, 12 Propinsi sebagai penerima, tetapi belum ditemukan data yang pasti berapa jumlah korban perdagangan orang yang sebenarnya. Laporan resmi dari Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi sending area terbesar korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak di Indonesia, selain Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Di Jawa Barat daerah pengirim berasal dari Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Bandung, Karawang, Bogor, Cianjur, Depok, Cirebon, dan Kuningan.
"Beberapa kasus TPPO yang terjadi tidak selalu sampai ke pengadilan. Ada beberapa kasus yang dihentikankan di tingkat penyidikan atau penuntutan, karena berbagai alasan (kurangnya alat bukti, pelaku yang tidak ditemukan alamatnya, dll), tetapi ada juga yang sampai berlanjut pada tingkat Banding atau Kasasi ke Mahkamah Agung," ungkapnya.
Pencegahan tindak pidana adalah Iangkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, karena itu membahas pencegahan tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement), dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (social defence). 
Menurut konsep hukum HAM, setiap orang tidak boleh diperlakukan di luar batas kemanusiaan, seperti mendeskreditkan korban atau menempatkan korban pada posisi yang tidak berdaya, terlebih diperjualbelikan/diperdagangkan. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun siapapun dilarang untuk melakukan TPPO, membantu orang lain melakukan TPPO, sekalipun kegiatan darl usaha/blsnls Inl dapat mendatangkan keuntungan ekonomis yang cukup besar.
Karena itu, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah untuk berupaya mencegah, menanggulangi, bahkan memberantas TPPO. Hal lni tidak mungkin apabila hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan harus bekerja sama dengan lembaga lain, unsur masyarakat, dan seluruh orang untuk peduli terhadap TPPO. Selain itu agar upaya pencegahan dan penegakan hukum TPPO ini dapat berjalan, maka harus didukung oleh anggaran dan dana yang memadai. 
Selain dukungan dana/anggaran, guna mengefektifkan upaya pencegahan dan penegakan hukum TPPO diperlukan adanya sarana lain yang mendukung, diantaranya informasi. Informasi diperlukan oleh setiap orang dalam pencegahan dan penanggulangan TPPO. Untuk menjamin agar informasi akurat, maka data yang diinformasikan harus dipusatkan oleh Gugus Tugas Nasional berdasarkan Iaporan nyata/realita dalam perkembangan dan berita dari daerah-daerah, yang kemudian dapat dijadikan rujukan informasi bagi siapapun yang membutuhkannya. 
"Selain itu, dalam melakukan pencegahan TPPO hal yang sangat penting adalah dapat dilakukan melalui kebijakan hukum pidana. Adapun upaya dalam melakukan pencegahan TPPO melalui kebijakan hukum pidana harus diketahui penyebabnya baik darl sisi sosial maupun dari sisi hukum, sehingga upaya yang dilakukan harus secara komprehensif dan integral," tambahnya.
Upaya pencegahan yang dilakukan hendaknya direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan strategis, baik secara sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga TPPO dapat diminimalisir sejak dini. Secara yuridis, pencegahan TPPO dapat dilakukan melalui pengembangan norma hukum dan penegakan hukum. Upaya ini merupakan politik hukum pidana yang dapat dilakukan melalui crimina/justice system, yaitu Upaya pembaharuan hukum pidana melalui tataran aplikasi dan yudikasi. Pada tataran ini dapat dilakukan dengan menegakan hukum Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 melalui kerjasama dan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum, sosialisasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dan juga bantuan hukum serta pendampingan bagi korban, dari segi sosial, kesehatan dan psikologi. Secara konseptual, masalah pencegahan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat terpisahkan dari proses penegakan hukum (law enforcemeno). Kebijakan hukum terhadap TPPO sudah dituangkan dalam  beberapa peraturan, dari peraturan inti yang berupa Undang-undang sampai peraturan pelaksana yang berupa PERDA. 
"PERDA merupakan pembaharuan hukum, walaupun daya berlakunya masih bersifat lokal yang hanya berlaku di daerah tersebut. Namun dari segi pembaharuan hukum hal ini sangat penting, terutama dari pembaharuan hukum hak asasi manusia. Terbentuknya peraturan hukum semata-mata ditujukan untuk membenarkan perlindungan terhadap HAM," tambahnya lagi.(tim)